SALINDIA.ID – Banda Aceh, Pemerintah Aceh resmi memperpanjang Status Transisi Darurat menuju Pemulihan Pascabencana hidrometeorologi seiring berakhirnya masa tanggap darurat, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat koordinasi virtual pada Selasa malam (28/04/2026), yang turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, termasuk perwakilan TNI dan Polri.
“Pemerintah Aceh menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi selama 90 hari, terhitung mulai 28 April hingga 30 Juli 2026,” ujar Fadhlullah.
Dalam arahannya, Wagub yang akrab disapa Dek Fad itu menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan enam langkah prioritas penanganan.
Langkah pertama difokuskan pada penuntasan penanganan darurat infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan aliran sungai, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi logistik, serta penyediaan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Selanjutnya, kita juga harus memastikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana atau pengungsi, serta menuntaskan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” lanjutnya.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana susulan. Pemerintah diminta meningkatkan koordinasi serta kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko ke depan.
“Persiapkan secara matang tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, lakukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan, serta pastikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Perpanjangan status ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
