SALINDIA.ID – Banda Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hingga unsur daerah seperti Forkopimda Aceh, DPR Aceh, Sekda Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, LSM, dan pers.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa RKPA merupakan forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, sehingga kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut tema pembangunan tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, sekaligus menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam merealisasikannya.
Menurut Mualem, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan pascabencana. Namun, kemampuan anggaran saat ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti dampak banjir yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah. Karena itu, Mualem berharap adanya dukungan lebih luas dari pemerintah pusat, tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, bantuan yang ada saat ini masih terbatas pada sandang dan pangan, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jalan dan jembatan belum tersentuh secara optimal.
Mualem mengungkapkan, di beberapa wilayah pedalaman masih terdapat masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” kata Mualem.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut berpotensi memperparah banjir di masa mendatang.
Ia menjelaskan, penyumbatan aliran air dari hulu ke laut turut berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut. Pemerintah Aceh, lanjutnya, telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala.
Untuk itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan dari Kementerian Kelautan agar persoalan tersebut dapat segera ditangani, guna mencegah risiko bencana yang lebih besar di masa depan.
