SALINDIA.ID – Banda Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar pertemuan dengan NGO, LSM, OKP, dan relawan kemanusiaan untuk memperkuat koordinasi percepatan pemulihan Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Pertemuan berlangsung di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/2025).
Pada kesempatan tersebut, Sekda memaparkan perkembangan penanganan bencana yang sedang berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. Ia menjelaskan bahwa proses evakuasi masih berjalan, sementara upaya pembukaan akses transportasi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah tengah terus dilakukan agar mobilisasi bantuan semakin optimal.
Sekda menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik oleh BNPB, BASARNAS, serta para relawan. Termasuk di dalamnya pembangunan jembatan bailey sebagai percepatan pemulihan konektivitas transportasi di wilayah yang terputus akibat banjir.
Nasir juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi yang masih terkendala akibat pasokan listrik yang belum stabil. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan BBM, air bersih, serta stabilitas harga pangan tetap terjaga selama masa pemulihan berlangsung.
Selain itu, pemerintah tengah menjajaki skema renovasi rumah terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing setelah kondisi memungkinkan.
Dalam sesi dialog, perwakilan NGO dan relawan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Sekda dalam menyatukan berbagai unsur. Mereka turut mengemukakan sejumlah kebutuhan mendesak seperti air bersih, alat berat, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, hingga posko kesehatan yang lebih merata untuk memenuhi layanan dasar masyarakat.
Para relawan juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dalam penyaluran bantuan, termasuk informasi terpadu mengenai lokasi posko, alur logistik, serta mekanisme distribusi bantuan. Kejelasan target pembukaan akses transportasi dinilai penting karena sangat mempengaruhi kelancaran bantuan ke wilayah terdampak.
Isu strategis lainnya seperti perlunya advokasi terhadap praktik illegal logging, konsolidasi data wilayah terisolir, standar prioritas penerima bantuan, dan kejelasan tata kelola penanganan bencana turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi masukan tersebut, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran. Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi secara konsisten demi mempercepat proses pemulihan Aceh pascabanjir.