Belanja Pemko Banda Aceh Tertinggi di Aceh, Peringkat 2 Nasional

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal//Foto: Dok. prokopim.bandaaceh

SALINDIA.ID – Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menunjukkan kinerja fiskal yang solid. Dilansir dari pemaparan Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi, Senin (20/10/2025).

Realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Aceh dan berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi dan percepatan serapan anggaran di tengah dinamika ekonomi. “Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.

Dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga berada dalam zona hijau dengan realisasi Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target pendapatan tahun 2025. Menurut Alriandi, kinerja tersebut mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan. “Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar utama bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tapi tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Kemendagri dalam rakor tersebut menyoroti hubungan positif antara kecepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan keduanya — mendorong daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Capaian tersebut memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan manajemen fiskal paling efektif di Indonesia. Tingginya penyerapan anggaran dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat, tanpa mengurangi akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Menutup penjelasannya, Alriandi memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah. “Kita akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan bahwa APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.

Ia menambahkan bahwa tata kelola keuangan harus selaras dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada rakyat. “Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata — memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Illiza, capaian ini bukan akhir, tetapi pemicu semangat untuk terus meningkatkan inovasi dan disiplin fiskal. “Insyaallah, capaian ini bukan akhir, tapi motivasi agar kita terus bekerja dengan prinsip Banda Aceh Kolaborasi — menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Share :

Add New Playlist