SALINDIA.ID – Banda Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10/2025).
Dilansir dari siaran pers resmi Pemerintah Aceh, acara tersebut turut dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para penasihat dan anggota DEA, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para Kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur.
Mualem menambahkan, potensi besar Aceh di berbagai bidang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Menurutnya, sektor perkebunan dan pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Gubernur.
Dewan Ekonomi Aceh diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat. Selain itu, DEA juga akan berfungsi menentukan arah sektor unggulan daerah, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ekonomi di Aceh.
Pelantikan DEA ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk mewujudkan Aceh yang berdaya saing dan inklusif secara ekonomi.