SALINDIA.ID – Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025).
Dilansir dari siaran pers Pemerintah Aceh, rapat tersebut membahas rencana operasional pelayaran langsung Krueng Geukueh–Penang yang dijadwalkan resmi beroperasi pada akhir Oktober 2025.
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menyebutkan bahwa sebelumnya pernah ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun tidak berlanjut. Ia berharap rute baru ini dapat beroperasi maksimal dan berkesinambungan.
“Dulu itu sempat ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun berhenti di tengah jalan. Kita harapkan semoga rute pelayaran yang baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ujar Wagub Fadhlullah.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Dr. Nofli, menyatakan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap rencana ini. Menurutnya, Aceh juga termasuk salah satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif.
Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian, Herdaus, S.H., M.H., menambahkan bahwa pihak Kedutaan RI di Penang telah dikonfirmasi. Ia menegaskan peninjauan kesiapan pelabuhan baik di Krueng Geukueh maupun di Penang akan segera dilakukan.
“Dalam waktu dekat ini, pelabuhan di Lhokseumawe akan ditinjau langsung untuk melihat sejauh mana kesiapannya, demikian pula pelabuhan di Penang,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) juga telah dilakukan. Targetnya, pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang dapat diresmikan pada akhir Oktober.
“Pelabuhan Krueng Geukueh terbuka untuk pelayaran internasional. Semoga akhir Oktober nanti kita bisa launching sesuai timeline yang ditetapkan,” jelasnya.
Selain itu, Wagub Fadhlullah juga menyinggung persoalan transportasi udara untuk jamaah umrah yang belum memiliki akses penerbangan langsung dari Aceh ke Arab Saudi. Ia turut menyoroti minimnya pendapatan daerah dari sektor investasi dan mengusulkan pembentukan Lapas Syariat berbasis kearifan lokal.
“Kami ini pelayan rakyat, jadi semua aspirasi rakyat yang masuk harus kami proses dan tindaklanjuti,” tegas Wagub Fadhlullah.