Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Pulihkan Ekonomi Pascaunjuk Rasa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau harga beras SPHP di gerai lantatur Bulog Serang, Banten, Rabu (20/8/2025), untuk memastikan distribusi dan stabilitas harga pangan// Foto:(ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar)

SALINDIA.ID – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) segera melanjutkan aktivitas perekonomian setelah gelombang unjuk rasa mereda.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri, Tito menyampaikan pesan itu usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025). Ia menegaskan, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pulihnya roda perekonomian.

“Jangan kemudian kegiatan ekonomi yang terhenti, karena semua masyarakat akan terdampak,” kata Tito.

Untuk itu, Mendagri meminta Pemda mengambil inisiatif mendorong kembali roda perekonomian di wilayahnya masing-masing. “Kegiatan ekonomi kita dorong, semua daerah mendorong kegiatan ekonomi tetap berjalan. Harus berjalan seperti biasa, karena ini menyangkut kepentingan publik, masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Tito juga menginstruksikan agar Pemda segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi anarkistis saat demonstrasi. Ia menyebutkan, perbaikan dapat dibiayai melalui APBD, hibah pemerintah provinsi, hingga dukungan masyarakat yang mampu secara finansial.

“Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah pusat juga membuka peluang untuk ikut membiayai perbaikan tersebut.

Gelombang unjuk rasa yang dipicu meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada 28 Agustus 2025, menimbulkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas umum di berbagai daerah. Aksi anarkistis terjadi di Jakarta, Jawa Timur, hingga Makassar, dengan pembakaran gedung DPRD, halte, gerbang tol, hingga Gedung Negara Grahadi yang berstatus cagar budaya.

Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan total kerugian infrastruktur hampir mencapai Rp900 miliar, dengan Jawa Timur dan Makassar sebagai daerah terdampak terbesar.

Share :

Add New Playlist