SALINDIA.ID – Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Kunjungan kerja Komisi II ke Banda Aceh pada Jumat (25/7/2025) menjadi momentum penting untuk membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) guna mendalami kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen demi pembangunan berkelanjutan di Aceh.
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Komisi II DPR RI digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Turut hadir jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Dr. Dede Yusuf.
Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan Aceh. Menurutnya, sekitar 77 persen belanja Pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” kata Fadhlullah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Kepala Bappeda Aceh turut memaparkan urgensi kelanjutan Dana Otsus.
“Jika Dana Otsus habis, maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Aceh.
Sementara itu, Direktur RSUD Zainoel Abidin menyampaikan bahwa Dana Otsus selama ini sangat berperan dalam mendukung layanan kesehatan di Aceh, khususnya operasional rumah sakit rujukan di bawah skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menyampaikan sikap terbuka DPR untuk memperjuangkan keberlanjutan Dana Otsus bagi Aceh.
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujar Dede Yusuf.
Sejumlah anggota Komisi II lainnya seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), kompak menyuarakan dukungan terhadap Aceh.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” ungkap Aria Bima.
Wakil Gubernur Fadhlullah menyambut baik dukungan dari DPR RI tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk melanjutkan diskusi teknis dengan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” ujar Fadhlullah.
Dalam pertemuan itu, beberapa kepala daerah turut menyampaikan aspirasi, di antaranya terkait minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Mereka juga menyoroti masalah kawasan hutan di Gayo Lues, di mana lima desa terhambat status legalitas karena berada di wilayah kehutanan meskipun telah ditempati selama puluhan tahun.
Wagub Fadhlullah juga menyinggung mahalnya harga tiket penerbangan dari dan ke Aceh. Ia meminta perhatian pusat terhadap persoalan tersebut.
“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujarnya.