SALINDIA.ID – Banda Aceh, Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M.Nasir, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh untuk periode haji 1446H/2025M di aula Jeddah UPT Asrama Haji Aceh.
“Layani jemaah dengan penuh senyuman, kesabaran dan kasih sayang. Mereka adalah tamu Allah (Dhuyufurrahman) yang harus dihargai dengan sepenuh hati,” pesannya, Selasa (22/4/2025).
Ia juga meminta seluruh petugas menjaga koordinasi, integritas dan profesionalitas selama menjalankan tugas.
M.Nasir menyebutkan saat ini masa tunggu ibadah haji di Aceh yang mencapai 35 tahun. Menurutnya kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat masyarakat Aceh sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat Islam. “Jika kita mendaftar hari ini, berarti harus menunggu hingga 35 tahun lagi. Ini waktu yang sangat panjang untuk umat muslim yang ingin menunaikan rukun Islam kelima,” kata Nasir.
Ia menambahkan, masyarakat Aceh memiliki antusiasme tinggi untuk berhaji, sehingga layak mendapatkan kesempatan lebih luas melalui penambahan kuota khusus.
Oleh karena itu, Nasir secara khusus meminta Kementerian Agama RI untuk segera mengkaji ulang kebijakan kuota haji nasional.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan status khusus Aceh sebagai daerah syariat Islam dalam menetapkan alokasi kuota.
“Kami mohon kebijakan khusus ini dapat direalisasikan, mengingat besarnya animo masyarakat dan lamanya masa tunggu yang harus dihadapi,” tegasnya.
Saat ini, kuota haji Aceh hanya 4.378 jemaah per tahun, jumlah yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah penduduk muslim di provinsi ini.
Kondisi ini menyebabkan banyak lansia khawatir tidak kebagian kesempatan, sementara generasi muda harus mendaftar sejak dini.
“Kami akan terus memperjuangkan kebijakan afirmatif ini melalui berbagai saluran, termasuk koordinasi intensif dengan Kemenag RI dan optimalisasi layanan melalui PLIDHUT,” pungkas Nasir.
Sementara itu, Perwakilan BP Haji RI, Edayanti Dasril mengatakan, Garuda Indonesia kembali ditunjuk sebagai maskapai penerbangan haji Aceh tahun ini. Ia mengingatkan agar petugas memberikan pelayanan maksimal sejak di embarkasi.
“Kesan pertama di sini menentukan kenyamanan jemaah hingga mereka pulang ke tanah air,” tegasnya.
BP Haji juga sedang menjajaki kerja sama dengan DPR RI untuk meningkatkan layanan, termasuk wacana transformasi kelembagaan menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sejalan dengan praktik di beberapa negara muslim.
