SALINDIA.ID — Blangpidie, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali melakukan penguatan kelembagaan dengan melantik ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu seluruh Indonesia, Selasa (19/5/2026).
Dalam pelantikan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut, tiga pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) turut mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan.
Ketiga pegawai tersebut yakni Khadafi Syah yang diangkat sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil pada Subbag Administrasi, Rahmad Rivai, S.H. sebagai Analis Hukum pada Subbag Penanganan Pelanggaran, serta Mihardi Addha, S.Sos sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilu (PKPP) pada Subbag Pengawasan dan Humas.
Pelantikan itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu guna mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.
Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya, Hendra, mengatakan keberadaan pejabat fungsional memiliki peran penting dalam mendukung tugas pengawasan pemilu dan administrasi kelembagaan.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang terus berkembang.
“Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama pada sektor sekretariat yang berperan mendukung seluruh proses pengawasan pemilu,” ujarnya.
Ia menilai setiap jabatan fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab penting sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan anggaran, dukungan hukum, hingga tata kelola pengawasan pemilu.
Hendra berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas dan profesionalitas.
“Semoga pejabat fungsional yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi terbaik bagi penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya di Aceh Barat Daya,” katanya.
Pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.
