SALINDIA.ID – Banda Aceh, Dalam beberapa hari terakhir, ruang media sosial dipenuhi berbagai kritik dan narasi yang cenderung mendiskreditkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Namun di tengah derasnya opini tersebut, publik juga perlu melihat berbagai langkah strategis yang terus diperjuangkan demi kepentingan Aceh.
Perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2005 melalui MoU Helsinki melahirkan Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 20 tahun, berlaku sejak 2008 hingga 2027. Skemanya diberikan sebesar 2 persen hingga tahun 2022 dan menurun menjadi 1 persen pada periode 2023–2027.
Sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030, salah satu tugas besar yang diemban Mualem adalah memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus Aceh. Alhamdulillah, upaya tersebut mulai menemukan titik terang setelah pemerintah pusat menyetujui perpanjangan Dana Otsus Aceh sebesar 2 persen untuk 20 tahun mendatang.
Selain itu, Mualem juga berada di garda terdepan dalam memperjuangkan empat pulau Aceh yang sempat masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dan menjadi perhatian besar masyarakat Aceh.
Karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk bekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara bertahap.
Terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Gubernur Aceh sebelumnya juga telah menjelaskan kondisi fiskal Aceh saat ini yang berada pada kisaran Rp11 triliun, sehingga diperlukan penyesuaian dan evaluasi terhadap sejumlah program agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dilansir dari pernyataan Ketua KPA Wilayah Pase, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya, berbagai tantangan yang dihadapi Aceh saat ini membutuhkan dukungan bersama agar pemerintah dapat fokus memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh di tingkat nasional maupun daerah.
“Maafkan Mualem bila belum mampu memuaskan semua pihak,” ujar Pon Yaya.
Menurutnya, kepemimpinan Mualem tetap membutuhkan dukungan masyarakat agar berbagai agenda strategis pembangunan dan perjuangan hak-hak Aceh dapat terus berjalan dengan baik.
