SALINDIA.ID – Banda Aceh, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, menegaskan peran ulama sangat penting dalam menjaga arah kebijakan pemerintah serta kehidupan sosial masyarakat Aceh agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhsin dalam kegiatan silaturrahmi Gubernur Aceh bersama alim ulama dan pimpinan dayah di Banda Aceh, Sabtu (9/5/2026).
Dilansir dari siaran pers resmi Pemerintah Aceh, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturrahmi antara pemerintah daerah, ulama, dan pimpinan dayah dalam memperkuat sinergi membangun Aceh yang religius dan bermartabat.
“Ulama adalah pewaris nabi dan penjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Pemerintah membutuhkan nasihat ulama agar pembangunan tetap berjalan di atas prinsip syariat dan kemaslahatan,” kata Muhsin.
Ia menjelaskan, keberadaan dayah memiliki kontribusi besar dalam menjaga pendidikan, akidah, dan kehidupan sosial masyarakat Aceh. Saat ini, kata Muhsin, terdapat sebanyak 1.826 dayah yang tersebar di seluruh wilayah Aceh.
“Keberadaan dayah menjadi kekuatan penting dalam membina generasi dan menjaga identitas keislaman Aceh,” ujarnya.
Menurut Muhsin, hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di Aceh. Karena itu, komunikasi dan sinergi antara keduanya harus terus diperkuat di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap forum silaturrahmi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah, dayah, dan tokoh agama dalam membangun Aceh yang damai serta bermartabat.
Muhsin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat kekompakan demi mewujudkan Aceh yang religius, aman, dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya di hadapan para ulama mengatakan Aceh saat ini kembali menghadapi berbagai ujian setelah dua dekade pascatsunami. Ia meminta seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan saling menguatkan menghadapi kondisi tersebut.
“Cobaan yang diberikan Allah semoga bisa kita lewati bersama. Dua puluh tahun setelah tsunami, cobaan kembali menimpa rakyat Aceh. Semoga ada hikmah terbaik untuk kita,” kata Muzakir Manaf dalam sambutannya.
Mualem menegaskan, Pemerintah Aceh terus berupaya memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, termasuk terkait perpanjangan dan penambahan dana otonomi khusus Aceh. Ia mengaku telah menyampaikan langsung kondisi Aceh dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang turut dihadiri seluruh gubernur di Indonesia.
“Malah na yang moe lom, bahkan ada yang menangis saat melaporkan kondisi daerahnya,” ujar Mualem.
Dalam sambutan tertulisnya, Muzakir Manaf juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh apabila selama menjalankan amanah pemerintahan masih terdapat kekurangan dan kekhilafan.
Menurutnya, kondisi ekonomi dan fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tekanan sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan ulama dan masyarakat.
“Karena itu, kami meyakini bahwa ulama dan umara harus senantiasa seiring sejalan dalam menjaga persatuan, membimbing umat, serta mengawal pembangunan agar tetap berada pada nilai-nilai syariat, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat,” kata Muzakir Manaf.
