SALINDIA.ID – Banda Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait penanganan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah Aceh.
Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, yang bertemu langsung dengan Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujar Permana.
Ia menjelaskan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi prioritas penanganan pendangkalan.
Lokasi yang akan disurvei meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen), Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).
Sementara itu, Mualem menegaskan bahwa penanganan muara merupakan kebutuhan mendesak mengingat Aceh memiliki garis pantai yang luas dan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sektor kelautan.
“Kita punya 28 muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap meningkatnya risiko banjir di kawasan permukiman. Menurutnya, kondisi muara yang dangkal dapat menghambat aliran air dari hulu ke laut.
“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” katanya.
Selain penanganan sedimentasi, Mualem juga meminta pemerintah pusat untuk menangani persoalan abrasi, khususnya di wilayah Aceh Utara, secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” tutupnya.
Langkah survei ini diharapkan menjadi awal dari percepatan program rehabilitasi muara yang tidak hanya mendukung aktivitas nelayan, tetapi juga mengurangi risiko bencana serta memperkuat ketahanan wilayah pesisir di Aceh.
