SALINDIA.ID – Banda Aceh. Silaturrahmi Tim Pemenangan Mualem–Dek Fadh yang digelar di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu malam, 15 April 2026, menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan komitmen pemerintahan Aceh ke depan.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan yang turut dihadiri berbagai unsur relawan, tokoh masyarakat, serta perwakilan lintas partai yang menunjukkan kuatnya dukungan politik terhadap pemerintahan Mualem–Dek Fadh.
Turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama para peserta yang terdiri dari partai pengusung dan partai pendukung, Mualem Center dari 23 kabupaten/kota, serta lintas organisasi relawan-relawan dari seluruh Aceh, termasuk unsur lintas partai yang ikut memperkuat barisan dukungan.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pemenangan dan relawan yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan, baik relawan Mualem Center maupun seluruh relawan lainnya yang telah berjuang dengan ikhlas dalam memenangkan Mualem–Dek Fadh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan rasa bangga atas soliditas relawan yang terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Saya merasa bangga pada malam ini, berarti masih solid dalam mengawal pemerintahan kami. InsyaAllah dan mudah-mudahan Allah beri rahmat dan hidayah, sesuai dengan cita-cita dan visi-misi kita. Saya haqqul yakin ke depan Aceh akan maju dan sejahtera,” lanjutnya.
Muzakir Manaf juga menyinggung kondisi Aceh yang kembali diuji oleh bencana, seraya mengajak masyarakat untuk tetap kuat dan optimis.
“Aceh 20 tahun yang lalu diuji dengan bencana tsunami, dan kini kembali kita dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi. Ini adalah cobaan dari Allah, dan semoga ada rahmat di balik musibah yang Allah berikan. Kita sedang mengupayakan semuanya berjalan dengan baik agar Aceh cepat pulih,” ungkapnya.
Terkait isu Jaminan Kesehatan Aceh, Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada pemotongan program, melainkan sedang dalam tahap evaluasi.
“Sebenarnya, JKA saat ini bukan dipotong, melainkan sedang dalam tahap evaluasi sementara. Kami ingin memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas antara JKA, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, evaluasi ini dilakukan agar pelayanan ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan optimal.
“Kami tegaskan, tidak ada pemotongan untuk JKA. Mualem–Dek Fadh tetap bersama rakyat kecil. InsyaAllah, kami akan terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap Aceh terus menguat, termasuk persetujuan dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen untuk 20 tahun ke depan, yang turut menjadi perhatian berbagai pihak lintas partai yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari proses pembangunan.
“Jika ada saudara-saudara di luar yang ingin mengkritisi pemerintahan kami, silakan. Kami tidak pernah bosan menerima kritik, karena dari situlah lahir perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya persepsi keliru di tengah masyarakat terkait JKA.
“Ada pihak-pihak yang memframing seolah-olah kami akan menghapus JKA. Padahal, justru kami berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya ke depan,” katanya.
Fadhlullah menjelaskan bahwa pengelompokan Desil 1–10 menjadi dasar dalam penentuan penerima manfaat.
“Desil 1 hingga 5 merupakan kategori masyarakat menengah ke bawah, sekitar 3,6 juta jiwa. Mereka inilah yang akan mendapatkan pelayanan dan hak yang lebih baik ke depannya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat sebagai kunci percepatan pembangunan Aceh.
“Presiden Prabowo telah tujuh kali datang ke Aceh selama masa bencana. Kasatgas yang ditunjuk, yaitu Bapak Mendagri, juga hampir setiap minggu berada di Aceh untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan melaporkannya kepada Presiden. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk 20 tahun ke depan pun telah disetujui. Ini menjadi bukti nyata bahwa kita mampu membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kekuatan lintas partai, untuk bersama-sama menjaga sinergi tersebut demi kemajuan Aceh ke depan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Mualem–Dek Fadh Ermiadi Abdurrahman menambahkan bahwa evaluasi program kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang perlu dikelola secara cermat.
“Saat ini keuangan sedang perlu penyesuaian dan evaluasi data penerima JKN dan JKA, sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan dan ditingkatkan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Mualem–Dek Fadh terbuka terhadap kritik dan tetap berkomitmen berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Mualem–Dek Fadh tidak anti kritik. Kami mengajak seluruh tim pemenangan dan relawan, termasuk unsur lintas partai, untuk terus mengawal agar pemerintahan ini tetap on the track dan membawa perubahan Aceh menjadi lebih baik ke depan,” kata Ermiadi.
Silaturrahmi ini menjadi penegasan bahwa sinergi antara pemerintah Aceh, tim pemenangan, relawan, partai pengusung dan pendukung, serta lintas organisasi tetap terjaga kuat, dengan tujuan yang sama: menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan membawa Aceh menuju kemajuan serta kesejahteraan.
