SALINDIA.ID — Blangpidie, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) dorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat agar lebih menunjukkan kepedulian terhadap kondisi kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat Abdya.
YARA mengusulkan agar para wakil rakyat tersebut mengalokasikan sebagian dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kaum dhuafa.
Ketua YARA Abdya, Suhaimi N., S.H., M.H., Jumat (17/4/2026), mengatakan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak. Bahkan, kata dia, terdapat janda miskin dan anak yatim yang menempati hunian dengan kondisi sangat memprihatinkan, bahkan berdinding terpal.
“Kami melihat potret kemiskinan didepan mata masih banyak. Masih ada saudara kita yang tidur dibawah atap bocor dan dinding yang sudah lapuk bahkan berdinding plastik bekas. Oleh karena itu, kami mengetuk pintu hati para anggota DPRK Abdya untuk menyisihkan dana Pokir Tahun Anggaran mendatang guna membangun rumah dhuafa,” ujar Suhaimi dalam rilis persnya.
Menurut Suhaimi, dana Pokir yang dimiliki anggota DPRK merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Ia menilai, jika setiap anggota dewan berkomitmen membangun setidaknya 2 hingga 3 unit rumah dhuafa, maka dampaknya akan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di Abdya.
“Jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fosik tertentu saja, yang terkadang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga miskin. Rumah adalah identitas dan martabat. Membangun rumah untuk mereka adalah bentuk nyata dari pengabdian kepada rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, YARA juga mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata yang belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi juga menyangkut martabat. Membangun rumah layak bagi warga miskin adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat,” ucapnya.
Selain itu, YARA menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan agar program tersebut tepat sasaran. Suhaimi berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat bersinergi dengan legislatif dalam menyusun kriteria penerima manfaat secara objektif dan transparan.
Ia juga mengingatkan agar komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada janji saat kampanye, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Pernyataan ini disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat mengenai kondisi rumah warga di sejumlah kecamatan yang dinilai tidak layak huni.
YARA menyatakan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Abdya.
