SALINDIA.ID – Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menurut Tito, meskipun indikator makro pembangunan di wilayah penerima dana menunjukkan tren positif—seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—tata kelola administrasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan dana yang tepat sasaran hanya dapat tercapai melalui perencanaan dan pelaksanaan yang transparan.
“Dana Otsus (kalau) betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” ujar Tito Karnavian di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti perlunya percepatan implementasi Dana Otsus di wilayah Papua melalui penyempurnaan mekanisme persyaratan penyaluran.
Sementara itu, untuk Aceh, penguatan difokuskan pada aspek kewenangan dan kelembagaan guna meminimalisir kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Pemerintah pusat, kata Tito, juga terus memberikan pendampingan intensif kepada daerah dalam pengelolaan dana tersebut.
“Ini upaya kita untuk membantu daerah Papua (yang) punya Dana Otsus, (masih) tergantung dari pusat, tapi terlambat penyaluran karena mekanisme administrasi, dan kita (bantu) selesaikan,” katanya.
Di sisi lain, Mendagri memberikan apresiasi terhadap implementasi Dana Keistimewaan di DIY yang mencatat tingkat penyerapan di atas 95 persen.
Ia menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah inisiatif Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait pelabelan program yang didanai Danais, seperti Teras Malioboro dan becak listrik.
Menurut Tito, langkah tersebut merupakan bentuk transparansi publik yang efektif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kita melihat bahwa Yogya ini bisa menjadi model bagaimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan manfaat dan terbuka, transparan,” ujar Tito Karnavian.
