SALINDIA.ID – Aceh Timur, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).
Penyerahan bantuan berlangsung dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Santunan Ahli Waris, Jaminan Hidup, Isi Hunian, dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi bagi korban bencana hidrometeorologi yang digelar di aula kompleks Pendopo Bupati Aceh Timur.
Bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri tersebut diserahkan secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat. Selain bantuan kepada masyarakat, pemerintah pusat juga menyerahkan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian, Kapolda Aceh, unsur Forkopimda Aceh, serta Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky bersama Wakil Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Dilansir dari siaran pers resmi Pemerintah Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan untuk penanganan bencana di Aceh, khususnya di Aceh Timur.
“Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang terus memperkuat upaya penanggulangan bencana di Aceh. Bantuan yang disalurkan hari ini tentu sangat berarti bagi masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan di lapangan agar seluruh proses penanganan bencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan seluruh proses penanganan, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan, dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar pemerintah hadir secara langsung membantu masyarakat terdampak bencana.
“Sesuai arahan Presiden, Kementerian Sosial ditugaskan untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari santunan ahli waris, jaminan hidup, hingga bantuan untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Dampak bencana yang terjadi cukup besar, sehingga diperlukan kerja bersama agar proses pemulihan berjalan baik,” ujarnya.
Mensos juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung proses penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah terlibat penuh dalam upaya penanganan bencana ini sehingga berbagai bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat,” kata Saifullah Yusuf.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya akurasi data dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana.
“Data yang disampaikan harus benar-benar akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sehingga pemerintah dapat menyalurkan bantuan dengan lancar kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tito.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah dan pihak terkait agar proaktif melengkapi data korban agar tidak ada masyarakat yang terlewat dalam proses penyaluran bantuan.
“Kita harus proaktif menjemput data agar para korban bisa segera menerima seluruh haknya sebagai korban bencana. Jangan sampai ada warga yang terlewat karena persoalan administrasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh atas dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayahnya.
“ Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Bantuan ini sangat membantu masyarakat Aceh Timur yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana,” ujar Iskandar.
Pemerintah Aceh menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat terdampak bencana berjalan maksimal.
