SALINDIA.ID – Blangpidie. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meluncurkan laporan resmi bertajuk Capaian 1 Tahun Pemerintahan Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos., M.M sebagai Bupati dan Wakil Bupati Abdya. Laporan tersebut memuat deretan capaian yang dipublikasikan secara masif oleh pemerintah daerah.
Dalam laporannya, Pemkab Abdya meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 kategori Pratama, Juara I Kualitas Udara se-Aceh, serta masuk tiga besar Indeks Kualitas Lahan dan Lingkungan Hidup. Selain itu, Abdya juga meraih Juara I Teknologi Tepat Guna (TTG) Aceh 2025, penghargaan Kearsipan Digital dari ANRI, nilai Indeks Statistik Sektoral 2,89 (peringkat 3 se-Aceh), ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ ke-38 Aceh tahun 2027, serta menerima UHC Awards 2026 peringkat 8 nasional.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, salah satunya dari LSM YARA Perwakilan Abdya. Ketua YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi N, SH, MH, menyampaikan bahwa program yang tertuang dalam slogan “Arah Baru Abdya Maju” dinilai telah menunjukkan fondasi yang kuat, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran pada tahun pertama kepemimpinan.
“Fondasi reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas anggaran adalah langkah krusial. Namun, konsistensi pengawasan dan partisipasi publik harus terus dijaga agar visi pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran administratif dan penghargaan saja, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Suhaimi, capaian awal yang telah diraih pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menilai komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Di sisi fiskal, pemerintah mengklaim utang daerah turun dari Rp58 miliar menjadi Rp6 miliar atau pelunasan sebesar 89,7 persen. Hak gampong TA 2024 senilai lebih dari Rp7,2 miliar juga telah diselesaikan. Sementara itu, angka kemiskinan disebut turun dari 15,32 persen menjadi 13,30 persen atau setara dengan 2.970 jiwa.
Di sektor kesehatan, RSUD Teungku Peukan kini berstatus Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan tambahan layanan Poli Jantung, laparoskopi, USG 3–4 dimensi, Baby CPAP, hingga Transcranial Doppler. Pada sektor pertanian dan perikanan, pemerintah menyalurkan 100 pompa air, 4 traktor roda empat, 25 hand traktor, serta 3 unit combine harvester. Program Kampung Nelayan Merah Putih senilai sekitar Rp22 miliar juga digelontorkan. Sementara itu, 25 produk UMKM disebut telah menembus jaringan Indomaret dan 150 UMKM dipromosikan melalui Gerai Dekranas.
Masyarakat Nanggroe Breuh Sigupai berharap deretan penghargaan dan statistik tersebut benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat bawah. Penurunan angka kemiskinan diharapkan lahir dari penguatan ekonomi riil, bukan sekadar efek jangka pendek. Demikian pula pelunasan utang daerah, diharapkan tidak mengorbankan belanja strategis yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak.