SALINDIA.ID – Banda Aceh, Sebanyak 610 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh resmi dikukuhkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/10/2025).
Dilansir dari siaran pers resmi Pemerintah Aceh, prosesi pengukuhan ini diikuti secara langsung oleh pejabat yang bertugas di Sekretariat Daerah Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), sementara pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya mengikuti secara virtual.
Pengukuhan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, berdasarkan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Dalam arahannya, Muhammad Diwarsyah menekankan pentingnya momentum pengukuhan ini sebagai langkah awal untuk menumbuhkan semangat baru dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
“Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh, saya ingin mengajak kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta menghadirkan birokrasi yang semakin dekat dengan rakyat,” kata Diwarsyah.
Ia juga menegaskan bahwa kedisiplinan dan integritas menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada kita semua, dan harapan itu hanya dapat kita jawab dengan kinerja yang baik dan pelayanan yang tulus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Diwarsyah mengingatkan seluruh pejabat untuk menjauhi perilaku berbelit-belit dalam birokrasi dan fokus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Karena itu, hindari sikap bertele-tele dalam bekerja, dan berusahalah menghadirkan kemudahan, kepastian, serta kenyamanan dalam setiap urusan yang ditangani,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Syakir, serta Kepala Biro Umum Adi Darma.