SALINDIA.ID – Banda Aceh, Perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam, kini memasuki usia dua dekade. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut, perdamaian Aceh merupakan masa damai terpanjang di dunia.
Hal tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh yang dipusatkan di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).
“Hari ini, genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah waktu yang panjang. Waktu yang membosankan, waktu yang menggairahkan, waktu yang penuh tantangan. Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” ujar Mualem, dilansir dari pernyataannya dalam acara tersebut.
Mualem kemudian mencontohkan sejumlah perjanjian damai yang tidak bertahan lama di berbagai belahan dunia, seperti konflik India-Kashmir, Thailand-Pattani, hingga Filipina-Moro. Menurutnya, Aceh berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir dan bertransformasi menjadi wilayah yang aman serta demokratis.
Meski begitu, ia menilai bahwa butir-butir kesepakatan perdamaian belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. “Dalam rentang waktu 2 Dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat menjalankan dan menepati seluruh butir-butir perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” kata Mualem.
Ia menambahkan bahwa pengadaan lahan bagi mantan kombatan belum terealisasi sesuai janji. Kendala utama, menurutnya, adalah seringnya pergantian pejabat di tingkat kementerian. “Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama,” jelas Mualem.
Untuk itu, ia meminta para kombatan tetap bersabar dan berkomitmen menjaga perdamaian. “Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan dana abadi bagi mantan kombatan jika pengadaan lahan terus tertunda. Ia menegaskan pentingnya memperingati 2 Dekade Hari Damai Aceh sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga persatuan, menjauhi kekerasan, serta membangun Aceh yang lebih baik.
Sementara itu, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, dalam sambutannya juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan 20 tahun perdamaian sebagai titik balik dalam menghadirkan kesejahteraan rakyat.
“Peringatan 2 dekade Perdamaian Aceh harus kita jadikan sebagai titik balik untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sebaik-baiknya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh,” ujar Wali Nanggroe.
Acara puncak peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balai Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe, serta unsur Forkopimda Aceh. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M. Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, mantan Gubernur Aceh, perwakilan NGO, LSM, serta tamu undangan lainnya.