SALINDIA.ID – Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menanggapi langsung aksi unjuk rasa yang digelar ratusan tenaga kesehatan (nakes) dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, pada Jumat (18/7/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi para nakes yang menuntut pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis atau remunerasi yang hingga kini belum diterima.
Wagub Fadhlullah, yang hadir didampingi oleh Direktur Utama RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, serta sejumlah pejabat terkait, langsung menemui para demonstran dan menggelar dialog terbuka untuk menjelaskan kondisi aktual terkait tuntutan tersebut.
“Dananya sudah standby, yang menjadi masalah adalah regulasi atau aturan. Aturan ini sudah keluar sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, harus memilih salah satu di antara keduanya, yaitu antara TPP atau remunisasi,” kata Wagub Fadhlullah di hadapan massa aksi.
Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki komitmen kuat untuk memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, namun penyelesaiannya tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami sepakat dengan Bapak dan Ibu semua. Kami akan memberikan apa yang menjadi tuntutan Bapak dan Ibu hari ini, namun semuanya perlu prosedur. Akan kami usahakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para tenaga kesehatan agar tetap bersabar, menjaga komunikasi yang konstruktif, dan tidak mengorbankan layanan publik kesehatan di tengah proses penyelesaian yang sedang diupayakan oleh pemerintah.
“Peran tenaga kesehatan sangat vital, terutama dalam menjaga pelayanan publik di bidang kesehatan,” tambahnya.
Dilansir dari Prokopim Pemerintah Aceh, aksi damai tersebut berlangsung tertib, dan menjadi momentum penting bagi pemerintah dan tenaga kesehatan untuk mencari solusi bersama atas hak-hak yang belum terpenuhi.
