SALINDIA.ID – Banda Aceh, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Pernyataan ini disampaikan dalam peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa, yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, dan diikuti oleh ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menyampaikan bahwa koperasi adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa secara berkelanjutan.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikannya di Aceh,” tegasnya.
Pemerintah Aceh menargetkan terbentuknya koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Mualem menyebut, antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program ini, yang dinilainya sebagai gerakan ekonomi kolektif berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pusat tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi berlanjut pada pelatihan, pendampingan regulasi, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan.
Wamen Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa program ini merupakan inisiatif strategis nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target membentuk 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia pada akhir Juni. Peluncuran nasional dijadwalkan pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa punya bank, pabrik, gudang, bahkan mengelola kebun sawit dan sumur minyak. Model bisnisnya akan lengkap—dari toko sembako, simpan pinjam, klinik, hingga agen LPG, pupuk, dan gabah,” jelas Ferry.
Ia juga menyoroti peran koperasi dalam memangkas rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen, sehingga mampu meningkatkan keuntungan petani dan menjaga stabilitas harga pangan.
Wamen Dalam Negeri, Bima Arya, menambahkan bahwa Presiden sangat menaruh perhatian pada program ini sebagai bagian dari visi besar pemerataan ekonomi. Ia mendorong kepala daerah dan camat untuk memfasilitasi pelaksanaan Musdesus dan pengesahan koperasi secara hukum.
“Saat ini baru sekitar 10 persen desa di Aceh yang telah melaksanakan Musdesus. Tapi kita lihat gerakan sudah mulai cepat. Targetnya, seluruh gampong menyelesaikan Musdesus sebelum akhir Mei, dan koperasi terbentuk secara resmi pada akhir Juni,” ujarnya.
Bima juga menekankan pentingnya pelatihan dan identifikasi potensi lokal, agar koperasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
Acara ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati dan wali kota, kepala SKPA, camat, keuchik, serta tokoh masyarakat dari seluruh Aceh.
