SALINDIA.ID – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong seluruh perangkat dan jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanl (BKKBN) di daerah untuk dapat mempercepat penimbangan dan pengukuran balita.
Hal tersebut disampaikannya saat meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ke Posyandu As Syifa yang berlokasi di Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada Sabtu (15/6/2024).
“Sehingga akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai 100 persen dari total populasi balita dan jumlah Posyandu yang ada,” kata Menko Muhadjir melalui keterangam resmi yang dikutip InfoPublik Minggu (16/6/2024).
Pelaksanaan intervensi serentak di seluruh Posyandu dilakukan untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional pada 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan intervensi serentak yang dilakukan di 38 provinsi Indonesia. Menko Muhadjir mengatakan intervensi serentak tersebut melibatkan sekitar 304.263 posyandu yang ada.
Saat ini, kata Menko Muhadjir capaian intervensi serentak telah mencapai 33,64 persen per 14 Juni 2024.
“Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 Posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen,” kata Menko Muhadjir.
Terdapat tiga standar kelayakan pada Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Msyarakat (PPGBM) yakni peralatan yang terstandar, kompetensi kader, serta cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional.
Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila pertama peralatannya terstandar, tidak boleh peralatan yang macam-macam.
“Kemudian tenaga kadernya kompeten, ketiga cakupannya itu harus 100 persen dari total balita nasional,” jelas Menko Muhadjir.
