Media dan CSO Representasi Keterlibatan Masyarakat Cegah Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menggandeng sejumlah pihak, seperti media maupun organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) demi memerangi korupsi di Indonesia. (Foto: Dok KPK)

SALINDIA.ID – Jakarta, Pemberantasan korupsi merupakan kerja jangka panjang yang butuh komitmen besar dalam implementasinya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menggandeng sejumlah pihak, seperti media maupun organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) demi memerangi korupsi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jika media dan CSO merupakan representasi keterlibatan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pendidikan, dan Penindakan korupsi di Indonesia. Berdasarkan 15 aksi utama STRANAS PK, diantaranya mengedepankan digitalisasi layanan publik serta secara aktif melibatkan masyarakat sipil, media, maupun CSO.

“Setidaknya ada 18 CSO baik dalam negeri maupun kemitraan dengan luar negeri serta 100 LSM, yang dilibatkan langsung dalam 5 tahun terakhir. STRANAS PK juga membangun informasi yang baik dengan publik,” kata Alex dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (15/12/2023).

Alex juga menegaskan tema HAKORDIA 2023, yakni “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” bukan hanya narasi semata saja. Seharusnya kalimat tersebut dapat dimaknai secara mendalam oleh seluruh pihak untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

“Karenanya, kita semua hadir di sini untuk berkolaborasi dan bersinergi demi mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. KPK sebagai wakil pemerintah, rekan-rekan wartawan mewakili media dan CSO sebagai aspirasi dari masyarakat sipil harus dapat bersatu melawan perilaku-perilaku koruptif,” tegas Alex.

Sejak 2004-2023, KPK telah memproses hukum tindak pidana korupsi sebanyak 1.648 tersangka melalui upaya penindakan. Padahal tidak kalah penting, KPK juga memiliki strategi Pencegahan dan Pendidikan antikorupsi. Dua strategi itu, menurut Alex, terus digaungkan oleh KPK dengan tujuan mengurangi kasus tindak pidana korupsi.

“Kami di KPK punya koordinator harian yang memantau tindak lanjut STRANAS PK. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi merupakan upaya kerja sama agar lebih nyata dan berkesinambungan,” tambah Alex.

Pimpinan Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho mengakui di era transformasi digital sekarang ini, media harus tetap jadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi secara faktual. Meski sebetulnya, Wisnu tidak memungkiri industri media memiliki tantangan tersendiri.

“Dalam perjalanannya, kami mengambil sikap kalau pencegahan korupsi itu sangat penting. Berita yang kami produksi bukan hanya semata-mata mengejar kuantitas pembaca saja. Kami meyakini, kalau kita tekun dengan suatu hal bukan tak mungkin (pencegahan korupsi) dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” jelas Wisnu.

Uni Z Lubis, Pimpinan Redaksi IDN Times menyebut media merupakan bagian dari masyarakat. Karenanya, perihal penyampaian informasi dari KPK kepada publik harus clean and clear.

“Perihal pencegahan rasanya kita semua perlu role model sebagai patokan utama. Adanya STRANAS PK sebagai upaya pencegahan ini sangat baik, namun harus tetap dibarengi dengan kredibilitas dari KPK,” ungkap Uni.

Danang Widyoko Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia mengungkap selama ini masyarakat punya harapan besar terhadap KPK. Ketika KPK berdiri, sebut Danang, publik terus bersama KPK. Sebab demikian, Danang berharap agar KPK terus menjaga komitmen menghabisi korupsi baik dari sisi Pencegahan, Pendidikan maupun Penindakan.

“Korupsi bukan permasalahan individu, tapi sudah mencakup multipersonal. Sekarang ini jadi kesempatan yang baik bagi KPK untuk membangun persepsi jika KPK milik rakyat, bersama media dan juga CSO,” ujar Danang.

Share :

Add New Playlist