Polri Gelar Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023)/ dok. Humas Polri.

SALINDIA.ID – Jakarta, Pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata selama 222 hari, dimulai pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

“Guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, kementerian lembaga (K/L), instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar ‘Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Kapolri mengatakan, operasi itu melibatkan sekitar 261.695 personel dari seluruh Indonesia.

Polri pun telah membuat pola pengamanan pemilu berdasarkan zonasi wilayah.

“Diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi,” ujar Kapolri.

Selain itu, Polri menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri dengan dukungan 8.500 personel Dalmas Nusantara.

“Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Indonesia,” jelas Kapolri.

Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar ‘Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas Kepentingan Kelompok.

Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi polarisasi yang mungkin timbul akibat isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama Pemilu 2024.

Kapolri menjelaskan bahwa Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 bertujuan untuk menghindari penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi persatuan masyarakat.

Dalam kerangka operasi ini, terdapat satuan tugas (satgas) yang akan mengawasi kegiatan terkait politik uang dan menjaga stabilitas selama Pemilu 2024.

“Kami bertekad untuk mengantisipasi polarisasi yang dapat disebabkan oleh hoaks, isu SARA, propaganda ‘firehose of falsehood’, dan kampanye hitam dengan dukungan dari Satgas Anti-Money Politics serta Satgas Pemilu Damai,” tegas Kapolri.

Kapolri mengatakan, koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi akan didukung oleh Command Center dari Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia, yang bertindak sebagai pusat kendali untuk mengintegrasikan data dan informasi serta mengatur personel pengamanan dari pusat hingga daerah.

Sumber Berita : InfoPublik.Id

Share :

Add New Playlist