SALINDIA.ID – Banda Aceh, Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja dengan berbagai instansi terkait yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, Senin (17/7/2023), di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.
Turut hadir dari BPJS Kesehatan yaitu Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Inda Deryanne Hasman, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera dan Aceh, Mariamah.
Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan kedatangan tim ke Aceh dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Komisi IX yaitu Kesehatan dan ketenagakerjaan serta program-program yang di biayai oleh APBN.
Selain itu juga kata Kurniasih juga melakukan pemetaan masyarakat dan memonitor terhadap program-program instansi atau badan mitra kerja Komisi IX di daerah.
“Kami telah melakukan kunjungan ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh yang memiliki banyak keunggulan dan semoga dapat selalu disupport oleh APBN. Kami juga mengapresiasi kepada Pemerintah Aceh yang hampir 100% masyarakat Aceh ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sangat luar biasa dan bisa menjadi percontohan bagi Provinsi yang lain yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Aceh” ungkap Kurniasih.
Kurniasih juga mengapresiasi Provinsi Aceh melalui RSUD Zainoel Abidin sudah mampu dan berhasil melakukan operasi berisiko tinggi yaitu operasi pembuluh otak pada dua orang pasien saraf yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON).
Oleh karena itu, dengan hadirnya Komisi IX menurut Kurniasih dapat menjaring masukan dan dapat menjadi data dan informasi Komisi IX untuk rapat-rapat berikutnya di DPR RI.
Apresiasi juga disampikan oleh Anggota Tim Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto atas pencapaian kepesertaan di Aceh yang hamper 100% masyarakat Aceh terjamin kesehatannya.
Namun menurut Edi untuk selanjutnya harus didalami bagaimana pelayanan kesehatannya apakah terdapat kendala dalam ketersediaan dan pemerataan dokter spesialis dengan memfasilitasi pendidikannya dan pemerataan sampai ke pelosok.
Sementara itu, Pj. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh, M Jafar menyampaikan bahwa dari pertemuan yang dilaksanakan hari ini dapat diberikan data untuk melakukan upaya-upaya perbaikan bagi Pemerintah Aceh melakukan perbaikan.
“Kami dari Pemerintah Aceh terbuka untuk pemberian data terbaru kepada kami setelah pada hari ini kami mendapat masukan dan saran dari pemangku kebijakan sebagai bahan perbaikan serta data tersebut sebagai bahan kami untuk mengambil kebijakan dan sebagai penentu dalam penetapan anggaran. Upaya perbaikan ini kami butuh dukungan dari DPR RI, semoga Provinsi Aceh menjadi prioritas,” harap Jafar.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Mariamah menyampaikan bahwa saat ini jumlah kepesertaan di Aceh sampai dengan Juni 2023 yang memiliki 23 kabupaten/kota adalah sebesar 5.388.175 jiwa dari jumlah penduduk 5.432.312 jiwa. Artinya kata Mariamah Provinsi Aceh telah Universal Health Coverage (UHC) atau 99,19% penduduk Aceh telah terjamin kesehatannya.
Mengenai pembayaran klaim pelayanan kepada fasilitas Kesehatan, saat ini sudah tidak ada kendala dan tidak ada fasilitas Kesehatan yang tidak terbayarkan.
Bahkan saat ini BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada rumah sakit dan klinik utama untuk membantu menjaga cashflow fasilitas kesehatan (faskes). BPJS Kesehatan juga memberikan uang muka pelayanan kesehatan minimal 30% atas klaim yang diajukan sesuai penilaian kelayakan.
“Sampai dengan Juni 2023, terdapat 10 rumah sakit dan klinik utama di Aceh yang mengajukan uang muka pelayanan kesehatan tersebut kepada BPJS Kesehatan,” jelas Mariamah.( MC 05)
Sumber Berita : InfoPublik.Id
