SALINDIA.ID – Aceh Selatan, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Tapaktuan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama memimpin sekolah berasrama (boarding school) ini kepada Bupati Aceh Selatan, Pada Senin, (22/5) Pagi.
Kepala Sekolah SMA Unggul Tapaktuan, Haniatun, SE., M.Si Selasa di Aceh Selatan mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya setelah terjadinya perubahan kebijakan dan sistem yang menetapkan bahwa pendidikan di tingkat SMA telah menjadi kewenangan Provinsi, bukan lagi Kabupaten/Kota.
Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai kendala, khususnya untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait proses belajar mengajar yang dilaksanakan.
“Saat ini kondisi infrastruktur sekolah mengalami kerusakan, yang jika dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan siswa-siswi, diantaranya, tanggul penahan tanah yang mengalami kerusakan, Fasilitas Gedung Asrama dan MCK yang perlu mendapat perhatian,” Kata Haniatun.
Selain itu, Haniatun menyampaikan bahwa saat ini Pendidikan di tingkat SMA merupakan kewenangan Provinsi. Namun demikian, mohon perhatian dari Bapak Bupati, karena yang kami didik adalah putra-putri Kabupaten Aceh Selatan, yang tentunya menjadi aset dan investasi masa depan Aceh Selatan.
“Hari ini, saya benar-benar terharu dan bersyukur, Bapak Bupati hadir di tengah kami, bahkan dengan mengikutsertakan para Kepala Dinas, terima kasih Bapak,” Kata Haniatun.
Kegiatan ramah tamah dan silaturahmi Bupati Aceh Selatan dengan Jajaran Staf dan Tenaga Pengajar serta Siswa-Siswi SMA Unggul Tapaktuan Aceh Selatan, bertempat di Aula Komplek SMA Unggul, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan.
Menanggapi penyampaian Kepala Sekolah SMA Unggul Aceh Selatan tersebut, Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran menyatakan bahwa dirinya senantiasa menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.
Permasalahan kewenangan ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam rapat koordinasi forum komunikasi pemerintah daerah se Indonesia pada Tahun 2019 dan 2020, dimana setiap daerah mengeluhkan hal yang sama.
“Hari ini Saya tidak datang sendirian, ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, dan Kalak BPBD, bahkan Ketua PGRI Provinsi Aceh turut hadir,” Kata Tgk. Amran.
Tgk. Amran menegaskan bahwa saat ini juga saya perintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisir permasalahan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah dan mempersiapkan proposal usulan serta bahan kelengkapan lainnya, agar dapat saya bawa langsung ke Banda Aceh, untuk bertemu dengan SKPA terkait,” Kata Tgk. Amran.
Dihadapan Kepala Sekolah SMA Unggul, Tgk. Amran juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, untuk menyampaikan temuannya pada kunjungan tersebut dan merencanakan untuk bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh pada hari Rabu (24/5) di Banda Aceh.
Menurut keterangan Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan SKPK terkait dan merangkum permasalahan prioritas yang akan dibawa ke Provinsi untuk dibicarakan dengan SKPA terkait, antara lain permasalahan tanggul penahan tanah, rehab ruang belajar, Perpustakaan, Asrama, MCK dan Sistem penyediaan air minum.
“Sebagaimana arahan Bapak Bupati Aceh Selatan, tindaklanjutnya sedang dalam proses penyiapan proposal yang akan ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh,” Kata Kadis PUPR Syaiful Kamal, ST., MT.
Dalam kunjungan tersebut turut berhadir Ketua PGRI Provinsi Aceh, Munzir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akmal, S.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Drs. Farid Wajdi, Kalak BPBD, H. Zainal, SE., M.Si., serta Kabag Protokol Setdakab, Deka Harwinta Zianur, SH., M.I.Kom.
